6 Atlet Israel Gagal Tampil di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta, Pemerintah Indonesia Tegas Tolak Visa

SketsaNusantara.id - Pemerintah Indonesia resmi menolak visa enam atlet Israel yang sebelumnya dijadwalkan tampil dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta, pada 19–25 Oktober mendatang.

Langkah ini membuat para atlet tersebut dipastikan batal mengikuti kompetisi dunia yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta.

Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persatuan Senam Indonesia (Persani), Ita Yuliati, menyampaikan konfirmasi tersebut dalam konferensi pers, Jumat 10 Oktober 2025

Baca Juga: Alhamdulillah! Kesepakatan Gencatan Senjata Tercapai, Israel Hentikan Serangan Genosida di Gaza, Muhammad Husein: Kemenangan bagi Seluruh Umat Manusia

“Mereka (atlet Israel) dipastikan tidak akan hadir karena visa juga sudah dibatalkan. Federasi Senam Internasional (FIG) sudah menyatakan kepada kami pagi ini bahwa Israel tidak hadir,” ujar Ita.

Ita menambahkan bahwa kejuaraan dunia kali ini bukan termasuk ajang kualifikasi Olimpiade. Karena itu, absennya kontingen Israel tidak akan berdampak pada diskualifikasi maupun sanksi dari FIG.

“World Championship yang jadi kualifikasi Olimpiade baru digelar tahun depan di Belanda,” jelasnya.

Baca Juga: PBNU Tegas Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia, Gus Fahrur: 'Tidak Ada Manfaat'

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan peserta. Daftar negara peserta ditetapkan langsung oleh FIG.

“Gymnastic Indonesia tidak pernah mengundang (atlet Israel), kami hanya penyelenggara teknis. Semua peserta ditetapkan oleh FIG,” tambah Ita.

Enam atlet Israel yang batal tampil adalah Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani.

Keputusan ini datang di tengah meningkatnya penolakan publik dan sejumlah lembaga politik terhadap kehadiran atlet Israel di ajang internasional di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri yang konsisten, berpihak pada kemanusiaan, dan menolak penjajahan.