SketsaNusantara.id - Pasangan selebritas Rizky Febian dan Mahalini Raharja baru saja mengurus paspor untuk anak pertama mereka, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, di Immigration Lounge, Senayan City, Jakarta.
Dalam unggahan video dari akun TikTok resmi Imigrasi Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Mei 2025, Rizky dan Mahalini terlihat memberikan testimoni positif terhadap layanan imigrasi.
“Hari ini kita lagi bikinin paspornya Selina di Immigration Lounge Senayan City. Pelayanannya oke banget. Ramah-ramah semua,” ungkap Rizky Febian.
“Dan yang pastinya, kita benar-benar diarahkan sampai selesai semuanya,” lanjutnya dengan nada puas.
Namun, alih-alih hanya mendapat pujian, video tersebut justru memicu gelombang kritik dari warganet, terutama karena penampilan Mahalini yang dinilai terlalu santai, ia tampak mengenakan tanktop saat berada di ruang layanan imigrasi.
Netizen Protes Perlakuan Istimewa untuk Selebritas
Tak sedikit warganet yang merasa pengalaman mereka saat mengurus paspor berbeda jauh. Banyak yang menyampaikan keluhan karena pernah ditolak atau ditegur saat mengenakan pakaian yang dianggap kurang sopan, meski tidak se-"terbuka" seperti tanktop.
Baca Juga: Mahalini Dituding Tak Becus Urus Anak, Sule Sigap Pasang Badan: Yang Tahu Saya!
Perlakuan berbeda terhadap public figure juga menjadi sorotan.
Namun di sisi lain, ada juga yang mencoba memberikan konteks bahwa layanan yang digunakan Rizky dan Mahalini bukanlah kantor imigrasi biasa.
Aturan Tetap Berlaku di Semua Layanan Imigrasi
Meski pelayanan di Immigration Lounge lebih eksklusif dan nyaman, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia telah menetapkan pedoman berpakaian yang berlaku untuk seluruh unit layanan, termasuk lounge.
Secara umum, masyarakat diimbau untuk berpakaian sopan dan rapi. Pakaian seperti tanktop, celana pendek, dan sandal jepit tidak dianjurkan karena dianggap tidak sesuai dengan suasana resmi layanan dokumen negara.
Pihak Imigrasi Jakarta Pusat sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait video dan kontroversi tersebut.
Namun insiden ini kembali menyoroti inkonsistensi dalam penegakan aturan pelayanan publik, yang bisa menimbulkan kesan diskriminatif jika tidak diterapkan secara merata.